Seabad Kebangkitan RI


Merah Putih Darah dan TulangkuSeabad Kebangkitan RI
Oleh Shodiqiel Hafily
21 Mei 2008

Pada peringatan 100th Hari Kebangkitan RI, Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menutup pidato kenegaraannya dengan slogan,

INDONESIA BISA!

Bapak presiden bisa-bisa saja. Tapi memang “bisa” banyak kemungkinan dengan kata klausa “bila” (dengan makna “jika” atau “kapan?”).

  • INDONESIA BISA MAJU, bila disokong sumber daya manusia bermutu. Untuk itu, diperlukan instisusi pendidikan modern yang konstan melaju.

  • INDONESIA BISA MUNDUR, bila dipenuhi elit politik yang suka ‘bertempur’ dengan etos kerja yang kendur dan nasionalisme yang luntur.

  • INDONESIA BISA MAKMUR, bila dibersihkan dari para koruptor lacur. Untuk itu, dibutuhkan pribadi-pribadi yang di hatinya terpancar nur.

  • INDONESIA BISA MELARAT, bila dipenuhi para penjilat yang tidak memihak pada kepentingan, kesejahteran dan nasib rakyat yang sekarat.

  • INDONESIA BISA BERJAYA, bila memiliki pemimpin-pemimpin anak bangsa yang berwatak kesatria, pembela yang rela bertaruh nyawa.

  • INDONESIA BISA TERPURUK, bila kekayaan negara dikelola oleh pribadi-pribadi yang mabuk kekuasaan dan kemaruk.

  • INDONESIA BISA BERMARTABAT, bila seluruh elemen bangsa memilih jalan hidup terhormat dengan karakter-karakter berdaulat.

  • INDONESIA BISA!

Bisa apa saja tergantung apa kebisaan kita sebagai elemen dan komponen bangsa; Bila kita bisanya mengkritik, maka Indonesia jadi tukang kritik. Bila bisanya meminta dan mengutang, maka Indonesia jadi peminta-minta dan tukang utang. Bila bisanya science dan teknologi, maka Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Bila.., dst.

Bilakah terjadi perubahan? Tergantung kapan bangsa ini siap mengubah diri jadi yang lebih baik. Di tengah-tengah krisis moral, krisis pangan dan energi bahkan krisis multidimensional, mungkinkah? Kata orang bijak, 1 dari 100.000.000 orang membuat perbedaan telah terjadi perubahan! Jadi, mulailah mengubah dunia dengan mengubah diri sendiri.

Saya yakin, teman-teman PASTI BISA bikin tidak cuma 100 komentar atau artikel tentang negeri kita tercinta ini. Coba dech.. .[]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program kerja seratus harinya akan mengutamakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Presiden, KKN, akan menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah yang baru.

Jika dirunut, masih banyak masalah KKN di negara ini yang dalam proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Berikut adalah kasus-kasus KKN besar yang menunggu untuk diselesaikan.

SOEHARTO

Kasus Soeharto Bekas presiden Soeharto diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp 1,4 triliun. Ketika diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas tersebut ke kejaksaan. Kejaksaan menyatakan Soeharto dapat kembali dibawa ke pengadilan jika ia sudah sembuh?walaupun pernyataankejaksaan diraguakan banyak aklanagan –

PERTAMINA

Dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US $ 24.8 juta. Para tersangkanya 2 Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.

Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktek KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US$ 31,4 juta.

Korupsi di BAPINDO

Tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun.

HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young

Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.

Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pemetaan hutan senilai Rp 2,4 triliun. Direktur Utama PT Mapindo Pratama itu juga diharuskan membayar ganti rugi US$ 243 juta kepada negara dan denda Rp 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP Nusakambangan, Jawa Tengah.

Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib kasus taipan kakap ini tak jelas kelanjutannya.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun.

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat pengucuran BLBI?Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo?telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya kini sedang naik banding.
Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Antara lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern).

Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus

Abdullah Puteh

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang kini non aktif ini menjadi tersangka korupsi APBD dalam pembelian helikopter dan genset listrik, dengan dugaan kerugian Rp 30 miliar.

Kasusnya kini masih ditangani pihak kejaksaan dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pusat Data dan Analisa Tempo, Fitrio ? Tempo